1.      Apa definisi Istishab ?

2.      Apa saja macam-macam Istishab ?

3.      Bagaimana kehujjahan Istihsab ?

4.      Apa definisi Istihsan ?

5.      Apa saja macan-macam Istihsan ?

6.      Bagaimana kehujjahan Istihsan ?

7.      Apa definisi Maslahah Mursalah ?

8.      Apa saja tingkatan-tingkatan kemashlahatan manusia ?

Secara lughawi (etimologi) berasal dari kata tash-ha-ba yang artinya “ selalu menemani ” atau “ selalu menyertai “. Adapun arti Istishab secara terminologi menurut para ulama, antara lain :

a.       Al-Syaukani dalam Irsyad al-Fuhul adalah apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang.[1]

b.      Menurut Al-Asnawy (772 H) bahwa istishab adalah penetapan hukum terhadap suatu perkara dimasa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan hukum tersebut.[2]

c.       Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 715 H) adalah mengukuhkan berlakunya suatu hukum yang telah ada, atau menegaskan suatu hukum yang memang tidak ada. Sampai terdapat dalil lain uang mengubah keadaan tersebut.[3]

Dapat disimpulkan bahwa Istishab adalah suatu hukum yang ada dari suatu kejadian atau peristiwa sampai ada dalil yang dapat mengubah hukum tersebut. Contohnya : seorang yang telah yakin bahwa dia telah berwudhu, dianggap tetap berwudhu selama tiada bukti yang membatalkan wudhunya keraguan atas was-wasnya tidak membatalkan wudhu tersebut.

2.      Macam-macam Istishab

Istishab dari segi perkara yang ditetapkan hukumnya, ada beberapa macam, yaitu :

a.        Istishab hukum asal bagi sesuatu, yakni boleh.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal sesuatu adalah boleh. Dalil mereka adalah : “Dialah allah yang menciptakan apa yang dapat dibumi ini semuanya, untuk kamu (manusia)”.(Al-Baqarah:29)

“Dan dia menundukkan untukmu apa yanga ada dilangit dan apa saja yang ada dibumi semuanya, sebagai rahmat daripada-Nya”.(Al-Jatsiyah :13)

Jika seluruh yang ada dibumi ini diciptakan dan apa yang ada dilangit ditundukkan untuk manusia, maka hal itu menunjukkan bolehnya ia dikelola manusia berdasarkan hukum asal. Maka jika seandainya diharamkan, tentu sesuatu tersebut tidak diciptakan dan ditundukkan untuk manusia.

b.      Istishab bara’atul ashliyah

Maksudnya, pada dasarnya tidak ada hukum seperti lepasnya seseorang dari tuntutan syari’at, sehingga ada dalil yang membebaninya. Maka anak yang masih kecil, belum baligh terlepas dari beban syari’at, sehingga jelas kedewasaannya.

Orang yang dituduh punya hutang, maka ia ditetapkan tidak punya hutang, berdasarkan kaidah bahwa pada asalnya ia bebas dari beban, sehingga terbukti ia berhutang. Karenanaya, kewajiban membuktikan berada dipihak penggugat atau penuduh.

c.       Istishab sesuatu yang ditunjuki oleh akal atau syara atas tetapnya. Apabila sesorang dalam keadaan suci, maka ia dihukum tetap suci, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas batalnya.[4]

3.      Kehujjahan Istishab

Istishab merupakan dalil syara’ terakhir yang dipakai mujtahid sebagai dalil untuk mengetahui hukum suatu kejadian yang dihadapkan kepadanya. Ulama’ Ushul mengatakan, pada dasarnya, Istishab merupakan tempat berputarnya fatwa yang terakhir, untuk mengetahui sesuatu berdasarkan hukum yang telah ditetapkan, selama tidak terdapat dalil yang merubah. Hal tersebut merupakan metode di dalam pengambilan dalil yang telah menjadi kebiasaan atau adat manusia pada seluruh pemeliharaan dan penetapan mereka.

Pada dasarnya, menganggap al-Istishab itu sendiri sebagai hukum adalah diperbolehkan, karena dalil pada hakikatnya adalah petunjuk yang menetapkan hukum terdahulu.  Ulama’ Hanafiyah menetapkan bahwa Istishab itu merupakan hujjah untuk melestarikan, dan bukan menetapkan sesuatu yang dimaksudkan manusia. Dengan demikian, Istishab dapat diyakini sebagai hujjah terhadap suatu ketetapan yang ada berdasarkan keadaan semula, di samping melestarikan sesuatu yang berbeda dengan ketetapan tersebut, sehingga terdapat dalil yang menetapkan kebalikannya atau perbedaannya. Jadi, bukan merupakan hujjah di dalam menetapkan sesuatu yang tidak tetap.[5]

4.      Definisi Istihsan

Secara bahasa, Istihsan berarti menganggap baik sesuatu. Menurut istilah Ulama’ Ushul fiqh, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama, antara lain :

a.       Menurut al-Bazdawi bahwa beralih dari konsekuensi suatu qiyas kepada model qiyas lain yang lebih kuat dari qiyas yang pertama.

5.      Macam-macam Istihsan

Menurut syara’ Istihsan dapat dibagi dua, yaitu :

a.       Mengunggulkan kias yang tersembunyi atas kias yang nyata dengan suatu dalil.

Contohnya : ulama fikih kelompok Hanafi  menyebutkan bahwa seorang yang mewakafkan tanah sawahnya maka hak pengairan, minum dan jalan adalah termasuk wakaf tanpa harus menerangkannya secara istihsan. Sedangkan menurut kias, hal-hal itu tidak masuk kecuali dengan nash, seperti halnya jual beli. Adapun bentuk istihsannya: tujuan wakaf adalah orang yang diberi hak wakaf dapat memanfaatkan barang yang diwakafkan. Sedangkan pemanfaatan tanah sawah itu harus dengan memberi minum, mengairi dan jalan, sehingga hal-hal itu termasuk wakaf tanpa harus menyebutkannya. Karena tujuan tidak dapat terwujud kecuali dengan hal-hal itu, seperti halnya sewa menyewa.

Kias yang nyata adalah menyamakan wakaf contoh diatas dengan jual beli, karena sama-sama mengeluarkan hak milik dari pemiliknya. Sedangkan kias yang tersembunyi adalah menyamakan wakaf tersebut dengan sewa menyewa, karena sama-sama demi pemanfaatan.

b.      Mengecualikan sebagian hukum umum dengan suatu dalil

Contohnya : syari’ melarang jual beli atau akad pada barang yang tidak ada ditempat akad. Tetapi secara istihsan diperbolehkan pesan-memesan, sewa-menyewa dan muzaro’ah. Semua itu adalah akad, sedangkan yang diakadi tidak ada pada waktu akad. Alasan istihsan adalah kebutuhan dan saling kenal diantara manusia.

Ulama fiqh juga menetapkan bahwa mengecualikan orang yang menyewa dengan bersekutu, maka ia wajib menanggung kecuali jika kerusakan barang yang disewa itu sebab kekuatan yang luar biasa. Alasan istihsan adalah kepercayaan para penyewa. Dari contoh tersebut ada perkecualian sebagian dari hukum-hukum umum dengan dalil tertentu.[8]

6.      Kekuatan istihsan sebagai hujjah

Dari penjelasan kedua macam ihtisan tersebut jelaslah pada hakikatnya ihtisan bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, karena dalil hukum dari bentuk istihsan pertama adalah kias yang tersembunyi yang diunggulkan dari pada qiyas yang nyata, sebab hal-hal tertentu yang oleh mujtahid dianggap lebih unggul, dan itu adalah alasan istihsan. Sedangkan dalil dari bentuk istihsan yang kedua adalah kemaslahatan yang menuntut adanya perkecualian bagian tertentu dari hukum umum dan hal itu juga dianggap sebagai alasan istihsan.

Diantara orang-orang yang berhujjah dengan istihsan adalah mayoritas kelompok Hanafi. Mereka beralasan. Pengambilan dalil dengan istihsan adalah mengambil dalil dengan qiyas yang samar yang mengalahkan qiyas yang nyata atau memenangkan qiyas atas qiyas yang lain yang menentangnya karena kepentingan umum dengan cara mengecualikan sebagian dari hukum umum. Dan semua itu adalah pengambilan dalil yang benar.[9]

7.      Definisi Mashlahah Mursalah

Pengetian Mashlahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.

Secara etimologis Al-Mursalah berarti “ terlepas ” atau “ bebas “. Kata “ terlepas “ dan  “ bebas “ disini bila dihubungankan dengan kata mashlahah maksudnya adalah “ terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan “.[10]

Kemashlahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama lebih lebih utama dari tingkatan yang kedua dan tingkatan yang kedua lebih utama dari tingkatan yang ketiga. Tingkatan-tingkatan itu ialah :

a.       Tingkat pertama yaitu tingkat dharuri, tingkatan yang harus ada. Tingkatan ini terdiri atas lima tingkat pula, yaitu :

·         Memelihara agama

Yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.

·         Memelihara jiwa

Yaitu jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia.

·         Memelihara akal

Yaitu terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna ditengah masyarakat, sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah masyarakat.

·         Memelihara keturunan

Yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti dan agamanya.

·         Memelihara harta

Yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal bukan dengan cara yang dzalim dan curang.

b.      Tingkat kedua ialah tingkat yang diperlukan (haji)

c.       Tingkat ketiga ialah tingkat tahsini[12]

9.      Dasar Hukum

Para ulama yang menjadikan mashlahat mursalah sebagai salah satu dalil syara’, menyatakan bahwa dasar hukum mashlahat mursalah, ialah :

a.       Persoalan yang dihadapi manusia selau bertambah dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan-persoalan yang tidak  terjadi pada masa Rasulullah SAW, kemudian timbul dan terjdi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama usetelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemashlahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam.